Cara Mengatur Lucid Dream

Cara Mengatur Lucid Dream

Pernahkah anda mengalami saat di mana mimpi anda terasa begitu nyata? Jika jawabannya "ya", berarti anda sudah pernah mengalami apa yang disebut dengan "Lucid Dream".

"Lucid Dream" bisa diartikan sebagai sebuah pengalaman di alam mimpi, di mana kita bisa mengontrol mimpi kita, merasakan hal-hal di dalamnya, dan yang terpenting adalah tetap tersadar selama bermimpi. Lucid dream terbagi dua, yaitu Lucid Dream yang dialami secara tidak sengaja, dan Lucid Dream yang diatur dengan sengaja supaya kita bisa mengalaminya.  Boleh dibilang, Lucid Dream setingkat lebih mudah dibandingkan Astral Projection dan bisa digunakan sebagai "permulaan" untuk melakukan Astral Projection.

Apa perbedaan antara Lucid Dream dan mimpi biasa?

Yang membedakan intinya adalah satu kata :  Kesadaran.  Dalam Lucid Dream, kita benar-benar mengalami segala sesuatu di dalam mimpi secara sadar, sedangkan di dalam mimpi biasa, kita seolah-olah hanya menyaksikan atau menonton hal-hal di dalamnya. Setelah terbangun, kita bisa mengingat dengan sangat jelas hal-hal di dalam Lucid Dream, sementara jika kita bermimpi biasa, akan ada hal-hal yang hilang dalam ingatan kita.

Apa manfaat Lucid Dream?

Tentu saja, tujuan utama merasakan Lucid Dream adalah untuk menikmati kehidupan di dunia mimpi, di mana kita bisa mendapatkan berbagai pengalaman yang sangat menyenangkan.  Tujuan lain adalah untuk memenuhi keinginan yang tidak bisa tercapai di dunia nyata.  Karena dalam lucid dream kita bisa mengontrol segala sesuatu di dalamnya, maka untuk mengatur berbagai hal yang ingin kita capai akan menjadi hal yang sederhana.  Manfaat lain dari Lucid Dream adalah untuk meningkatkan kemampuan dalam memecahkan masalah, mengatasi fobia dan trauma, meningkatkan kreativitas, dan menambah rasa percaya diri.

Apa saja yang bisa kita lakukan dalam kondisi Lucid Dream?

Sangat banyak dan bervariasi.  Kita bisa mencoba apapun dan menjadi apapun di alam mimpi.  Pengalaman paling umum adalah merasakan terbang dari satu tempat ke tempat lainnya.  Ada pula penjelajahan ke dimensi lain, interaksi dengan orang-orang yang ada di alam bawah sadar anda (subconscious) dan lain-lain.  Perlu diingat, indra penglihatan, pendengaran, peraba, perasa, dan penciuman anda tetap aktif dalam lucid dream. Anda bahkan bisa mengalami berbagai emosi seperti rasa senang,sedih, terharu, bahagia, dan lain-lain.  Ada 3 kategori Lucid Dreamer, dan berikut adalah hal-hal yang bisa dialami :

A.  Tingkat Pemula

Berjalan menembus tembok, menggambar di langit, terbang di angkasa, menjelajah dunia mimpi.

B.  Tingkat Menengah

Makan, berkencan atau bertemu tokoh-tokoh yang selama ini hanya ada dalam imajinasi anda seperti artis, olahragawan, politikus, pahlawan, tokoh kartun, dan lain-lain.

C.  Tingkat Ahli

Berhubungan seksual, merasakan kehidupan setelah mati, mendapatkan inspirasi untuk diterapkan ke dunia nyata (contoh :  ide untuk menulis buku, membuat film, dan sebagainya)

Adakah dampak negatif Lucid Dream?

Selama tidak dilakukan secara berlebihan, tidak ada dampak fisik negatif dari Lucid Dream.  Beberapa kasus stres mungkin muncul jika Lucid Dream anda bersifat mengerikan atau menakutkan.  Dalam kasus lucid dream yang akut, beberapa orang mungkin kehilangan motivasi di dunia nyata karena mereka merasa bisa mendapatkan apapun di dunia mimpi.  Satu hal yang anda harus ingat, segala hal dalam Lucid Dream hanyalah mimpi, tidak ada yang berupa kenyataan.

Tahapan dan Langkah-Langkah Lucid Dream

1.  Tidur dalam kondisi serileks mungkin, dengan pakaian longgar dan santai.

2.  Kontrol pernafasan dan konsentrasi.  Cobalah untuk memperlambat pernafasan, namun tetap berkonsentrasi ke organ-organ tubuh anda, mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki.  Cara ini pernah dibahas dalam blog Wikumagic, di artikel tentang Astral Projection.

3.  Jaga pikiran tetap sadar, namun santai.  Jika anda berusaha tersadar namun tidak santai, anda tidak akan bisa tertidur.  Berusahalah untuk melakukan hal-hal yang bisa membuat anda tetap sadar dalam kondisi rileks, seperti menghitung domba atau membayangkan diri anda naik turun tangga.

4.  Sleep Paralysis.  Kondisi ini adalah tahapan utama ke arah Lucid Dream.  Ini adalah tahap di mana sering disebut sebagai "tindihan".  Anda mungkin akan merasa ditindih oleh sesuatu yang sangat berat, susah bernafas, tubuh serasa berputar dan terlempar.  Ingat, jangan terbangun saat mencapai tahap ini.  Jika anda bangun karena merasa ketakutan, Lucid Dream anda akan gagal.

5.  Black Out.  Periode transisi di mana anda merasa memasuki ruang hitam kelam.  Akan berlangsung selama beberapa saat, dan sekali lagi jangan sampai terbangun.

Nah, setelah melewati tahapan ini, anda akan mulai merasakan suatu sensasi, entah berupa penglihatan atau suara, yang intinya berarti anda telah memasuki dunia mimpi dan siap untuk menjelajahinya.  Ingat, jangan mengeluarkan emosi terlalu ekstrim, seperti terlalu bahagia, terlalu marah, atau terlalu takut, karena hal-hal tersebut bisa membuyarkan Lucid Dream.  Intinya hanya satu, tetap konsentrasi.

Cara Mendapatkan Lucid Dream

Jadi, bagaimana anda bisa mengalami Lucid Dream?

Intinya adalah dua hal :  Mengetahui dan menyadari bahwa anda sedang di dunia mimpi dan terus menerus mengecek kesadaran anda.

Metode ini bisa dicapai dengan langkah-langkah berikut :

1.  Cek realitas dan kesadaran anda; Kenali tanda-tanda mimpi

Cobalah untuk membiasakan diri mengecek realita dan kesadaran anda, bahkan ketika anda tidak sedang bermimpi.  Tanyakan ke diri anda sendiri :  Apakah saya bermimpi?  Contohnya adalah memastikan jarum jam tetap berjalan, atau mengecek gaya gravitasi.  Jika anda melakukan hal tersebut di dalam mimpi, akan terjadi suatu keanehan (misal, di dunia mimpi jarum jam tidak berjalan, ada kemungkinan benda-benda terbang melawan gravitasi).  Nah, jika keaneahan tersebut terjadi dan anda menyadarinya, selamat...anda telah mengalami Lucid Dream dan bisa mulai menjelajah mimpi.

2.  Ingatlah mimpi anda

Cobalah untuk mengingat setiap mimpi anda, dan catat mimpi-mimpi anda dalam buku catatan setelah anda mengalaminya.  Teknik ini disebut dengan pembuatan jurnal mimpi.

3.  Berusaha bangun di tengah tidur anda

Waktu terbaik adalah menjelang pagi, di mana anda masih memiliki cukup waktu untuk melanjutkan tidur anda.  Setelah terbangun, minum banyak air putih, berusahalah mengingat mimpi anda sebelumnya, dan lanjutkan tidur.

4.  Visualisasi dan Sugesti

Sebelum tidur, bayangkan berbagai hal-hal fantastis seperti terbang di angkasa, melukis di atas awan, atau hal-hal lainnya.  Lalu katakan pada diri anda sendiri berulang-ulang "Saya akan mengalami Lucid Dream dan mencatatnya dalam jurnal mimpi.

5.  Dengarkan gelombang musik untuk mempermudah proses Lucid Dream

6.  Sabar dan terus berlatih

Lucid dream adalah sesuatu yang harus terus menerus dilatih, dan mungkin tidak bisa langsung berhasil dalam satu kali percobaan.  Jika gagal, cobalah untuk mereview lagi metode yang anda lakukan, dan jangan putus asa.  Terus berlatih, dan berlatih.

Satu hal lagi yang perlu diingat, ada batasan-batasan dalam Lucid Dream.  Anda mungkin bisa mengontrol mimpi, namun tidak 100% karena bagaimanapun, mimpi adalah sebuah dimensi lain dari kehidupan anda.

Akhir kata, jangan takut untuk bermimpi, dan bermimpilah untuk membawa perubahan positif di kehidupan nyata anda.

Sistem Pemerintahan Indonesia Berdasarkan UUD 1945 tahap ke-2

Sistem Pemerintahan Indonesia Berdasarkan UUD 1945 tahap ke-2

A.    PENDAHULUAN

1.      Latar Belakang

          UUD 1945 berlaku di indonesia dalam dua kurun waktu. Yang pertama antara tahun 1945 sampai 27 des 1949. Yaitu sejak ditetapkan oleh panitia persiapan kemerdekaan indonesia (PPKI) pada tanggal 18 agustus 1945 s/d mulai berlakunya konstitusi RIS pada saat pengakuan kedaulatan dalam bulan desember 1949. Yang kedua adalah dalam kurun waktu sejak tahun 1949 sampai sekarang yaitu sejak diumumkannya dekrit presiden 5 juli 1959.

          Periode ke-2 uud 1945 terbagi atas tiga dekade atau kurun waktu yaitu,

a.       Orde lama: Dibawah pimpinan Ir.Soekarno tahun 1959-1966

b.      Orde baru: Dibawah pimpinan Soeharto tahun 1966-1998

c.       Reformasi: tahun 1998-sekarang

Dalam ketiga kurun waktu tersebut terdapat beberapa pelaksanaan sistem pemerintahan UUD 1945 yang berbeda-beda. Maka dari itu, kami membuat makalah yang berjudul “Pelaksanaan Sistem Pemerintahan UUD 1945 Tahap Ke-2” yang didalamnya membahas tentang pelaksanaan sistem pemerintahan UUD 1945 tahap ke-2 tiap dekade.

2.      Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah yaitu, “Bagaimana pelaksanaan sistem pemerintahan uud 1945 tahap ke-2?”.

3.      Tujuan

Tujuan dari makalah ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan sistem pemerintahan uud 1945 tahap ke-2.

A.    PEMBAHASAN

Dasar hukum berlakunya UUD 1945 dalam kurun waktu kedua adalah Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia. Adapun isi dekrit presiden adalah:

a.       Menetapkan pembubaran Kontituante

b.      Menetapkan UUD 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, terhitung mulai hari tanggal penentapan dekrit ini, dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950

c.       Pembentukan MPR sementara yang terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan serta dewan pertimbangan agung sementara, akan diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat singkatnya.

 Kurun waktu kedua berlakunya UUD 1945 dari tanggal 5 Juli 1959 hingga sekarang dapat dibagi dalam tiga dekade, yaitu: orde lama, orde baru dan reformasi.

1.         Orde lama (1959-1966)

Dalam orde lama pelaksanaan UUD 1945 masih terdapat banyak penyimpangan misalnya:

·         Lembaga-lembaga negara belum dibentuk berdasarkan Undang undang, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945

·         Hak Budget DPR tidak berjalan, dan pada tahun 1960 Presiden membubarkan DPR, karena DPR tidak menyetujui RAPBN yang diajukan pemerintah

·         MPRS mengangkat Presiden seumur hidup

·         Ketua lembaga-lembaga tinggi negara dijadikan menteri-menteri negara.

MPRS telah mengambil keputusan untuk mengangkat seseorang sebagai presiden seumur hidup, yang jelas bertentangan dengan UUD 1945 yang menetapkan masa jabatan presiden 5 Tahun. Hak buget DPR tidak berjalan, karena pemerintah tidak mengajukan RUU APBN untuk mendapatkan persetujuan DPR sebelum berlakunya tahun anggaran yang bersangkutan. Bahkan dalam tahun 1960 DPR tidak dapat menyetujui RAPBN yang diajukan oleh pemerintah, maka presiden waktu itu membubarkan DPR. Itulah beberapa kasus penyimpangan yang serius terhadap UUD 1945.

Penyimpangan-peyimpangan ini jelas bukan saja telah mengakibatkan tidak berjalanya sistem yang ditetapkan dalam UUD 1945, melainkan ternyata telah mengakibatkan memburuknya keadaan politik dan keamanan serta kemerosotan dibidang ekonomi,yang mencapai puncaknya dengan pemberontakan G-30-SPKI. Pemberontakan G-30-SPKI yang dapat digagalkan berkat kewaspadaan dan kesigapan ABRI dengan dukungan kekuatan rakyat, telah mendorong lahirnya orde baru yang bertekad untuk melaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Jatuhnya legitimasi presiden Soekarno dalam memegang kekuasaan negara ditandai oleh peristiwa G-30-SPKI hingga beralibat pembunuhan besar-besaran terhadap anggota partai komunis indonesia diberbagai daerah serta dukeluarkanya Supersemar yang pada hakekatnya merupakan bentuk penyerahan kekuasaan soeharto.

2.         Orde baru (1966-1998)

Hal-hal yang dapat dicatat dalam kurun waktu 1966 - 1998:

a.       Sidang Istimewa MPRS Tahun 1967

Pada tahun 1967 diadakan sidang Istimewa MPRS, yang menarik kembali mandat MPRS dari Presiden pada saat itu yaitu Ir. Soekarno, selanjutnya mengangkat Jenderal Soeharto sebagai pejabat Presiden (TAP MPRS No. XXXIIl/MPRS/I967).

b.      Sidang Umum MPRS Tahun 1968

Pada tahun 1968 diadakan Sidang Umum MPRS, yang mengangkat Jendera1 Soeharto sebagai Presiden tetap sampai terpilihnya Presiden hasil pemilu (TAP MPRS No. XLIV/MPRS/1968).

c.       Sidang Umum MPRS Tahun 1973 Pemilu pertama dalam masa Orde Baru diadakan pada tahun 1971, selanjutnya pada tahun 1973 diadakan sidang umum MPR, yang menetapkan GBHN dan memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Kurun waktu Orde Baru tahun 1966 sampai 1998 yang mempunyai tekad melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Karena telah terbukti bahwa pemberontakan G30S yang didalangi oleh PKI maka rakyat menghendaki dan menuntut PKI dibubarkan. Namun pada waktu itu pimpinan negara tidak mau memenuhi tuntutan rakyat sehingga timbul "situasi konflik "antara rakyat satu pihak dan Presiden dilain pihak. Keadaan dibidang politik, ekonomi, dan keamanan semakin tidak terkendali, oleh karena itu rakyat dengan dipelopori oleh pemuda/mahasiswa menyampaikan tuntutannya yaitu Tri Tuntutan Rakyat (TRITURA) yaitu :

a.       Bubarkan PKI.

a.       Bersihkan kabinet dari unsur-unsur PKI.

b.      Turunkan harga-harga / perbaikan ekonomi.

Gerakan TRITURA semakin meningkat sehingga Presiden mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret 1966 kepada Letnan Jenderal TNI Soeharto, dengan lahirnya SUPERSEMAR oleh rakyat dianggap sebagai lahirnya Orde Baru.

Dengan berlandaskan pada Surat Perintah 11 Maret 1966, pengembangan SUPERSEMAR pada tanggal 12 Maret 1966 membubarkan PKI dan ormas-ormasnya jadi dengan demikian tanggal 19 Maret 1966 dinyatakan sebagai titik awal Orde baru. UUD 1945 pada masa era globalisasi yang ditandai oleh reformasi berawal dari ketetapan MPR RI No. IV/MPR/1999 tentang GBHN kemudian disusul oleh Tap-Tap MPR yang lain. Dari segi pengembangan hukum terlihat pada Tap MPR No. III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundangan.

Sejak adanya perubahan / amandemen UUD 1945 yang pertama tersirat materi muatan konstitusi hanya diatur dalam UUD 1945 kemudian amandemen tersebut sampai perubahan keempat, secara lengkap proses amandemen pasal-pasal dimaksud dapat diperhatikan pada lampiran. Didalam era reformasi ini Pancasila tetap dipertahankan sebagai Dasar Negara dan Pancasila sebagai idiologi nasional yang merupakan cita-cita dari tujuan negara. Didalam pengembangan lebih lanjut bahwa Pancasila sebagai paradigma yaitu merupakan pola pikir atau kerangka berpikir, disini menunjukkan bahwa pembukaan UUD 1945 memiliki peranan penting yang menjadi satu kesatuan bersama UUD 1945. Menyangkut perubahan/amandemen UUD 1945 dimaksud diantaranya adalah untuk menghadapi perkembangan yang begitu cepat terjadi didunia ini.

Dalam masa ini telah dapat berhasil melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dalam hal pembentukan lembaga-lembaga Negara dan lain-lain, namun perkembangan lebih lanjut Orde Baru didalam melaksanakan kekuasaan negara/pemerintah, sejalan dengan proses yang dihadapi ternyata terjadi penyimpangan-penyimpangan yang terlihat kepada pelaksanaan kekuasaan pemerintah mengarah otoriter. Dari pemerintah otoriter ini muncul terjadinya konflik horisontal maupun vertikal yang diakhiri oleh lengsernya Presiden Soeharto tanggal 21 Mei 1998, kemudian beralih kepada Pemerintah beraliran Reformasi. Adapun penyimpangan-penyimpangan yang dimaksud adalah:

a.         Fungsi, tugas, dan wewenang dari lembaga-lembaga negara dalam penyelenggaraan negara belum berjalan secara optimal. Disatu pihak, kekuasaan lembaga tinggi presiden sangat berperan, di lain pihak lembaga-lembaga negara lainnya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya belum optimal.

b.         Dike1uarkannya TAP MPR No.I/MPR/1983, dalam pasal l04 dinyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan dan tidak akan melakukan perubahan terhadap UUD 1945. Ketentuan yang tercantum dalam pasal l04 TAP MPR No. I/MPR/1983 telah dicabut dengan TAP MPR No. VII/MPR/I998 tanggal 13 Nopember 1998 karena tidak sejalan dengan pasaI 37 UUD 1945 yag mengatur perubahan UUD 1945.

c.         Dikeluarkannya TAP MPR No. IV/MPR/1983 tentang referendum, dimana dinyatakan bahwa MPR berkehendak mempertahankan UUD 1945, dan apabila MPR hendak merubah UUD 1945 harus melalui referendum. TAP MPR No. IV/MPR/1983 telah dicabut dengan TAP MPR No. VIII/MPR/1998 tanggal 13 Nopember 1998 karena tidak sejalan dengan pasal 37 UUD 1945 yang mengatur tentang perubahan UUD 1945. Pada tanggal 21 Mei 1998, Pemerintahan Orde Baru berakhir.

1.         Reformasi (1998-sekarang)

Memasuki masa Reformasi ini, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Untuk itu, perlu disusun pemerintahan yang konstitusional atau pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi. Pemerintah konstitusional bercerikan bahwa konstitusi negara itu berisi
1.   adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif,
2.   jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara.

Berdasarkan hal itu, Reformasi yang harus dilakukan adalah melakukan perubahan atau amandemen atas UUD 1945. dengan mengamandemen UUD 1945 menjadi konstitusi yang bersifat konstitusional, diharapkan dapat terbentuk sistem pemerintahan yang lebih baik dari yang sebelumnya.

Latar belakang tuntutan perubahan UUD 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR (dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat), kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu "luwes" (sehingga dapat menimbulkan multitafsir), serta kenyataan rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi.

Tujuan perubahan UUD 1945 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Perubahan UUD 1945 dengan kesepakatan diantaranya tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan (staat struktur) kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta mempertegas sistem pemerintahan presidensil. Dalam kurun waktu 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen) yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR:

·         Sidang Umum MPR 1999, tanggal 14-21 Oktober 1999 → Perubahan Pertama UUD 1945

·         Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7-18 Agustus 2000 → Perubahan Kedua UUD 1945

·         Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 1-9 November 2001 → Perubahan Ketiga UUD 1945

·         Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1-11 Agustus 2002 → Perubahan Keempat UUD 1945

Adapun hasil Sidang Umum maupun Sidang Tahunan MPR tersebut antara lain:

a.       Pada tanggal 10 sampai dengan 13 Nopember 1998 diadakan Sidang Istimewa   MPR.

b.      Pada tanggal 14 Oktober sampai dengan 22 Oktober 1999 diadakan sidang umum MPR hasil pemilu 7 Juni 1999 yang menetapkan:

·         Mengadakan perubahan pertama UUD 1945 yang ditetapkan tanggal 19 Oktober 1999. Dalam amandemen ini, perubahan yang penting adalah dibatasinya masa jabatan Presiden paling banyak 2 masa jabatan dan dinyatakan bahwa pemegang kekuasaan pembentuk UU adalah DPR, bukan lagi Presiden.

·         Memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden.

c.       Dalam Sidang Tahunan tahun 2000 diadakan perubaban kedua UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000, dan dalam amandemen ini ditegaskan tentang fungsi DPR (legislasi, anggaran, dan pengawasan). Untuk melaksanakan fungsinya, DPR mempunyai hak-hak yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, penyempurnaan pasal 18 tentang Pemerintahan Daerah, penyempurnaan pasal 28 ditambah pasal 28 A sampai dengan pasal 28 J tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan penyempurnaan pasal 30 tentang Pertahanan Keamanan.

d.      Pada tahun 2001 MPR dalam Sidang Tahunan tahun 2001 ditetapkan perubahan ketiga atas UUD 1945. Dalam amandemen ini, perubahan yang sangat mendasar, adalah:

·         MPR tidak lagi memegang dan melaksanakan kedaulatan rakyat. Dengan demikian MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara

·         MPR tidak lagi menetapkan GBHN

·         MPR tidak lagi memilih Presiden dan Wakil Presiden, tetapi hanya melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum secara langsung oleh rakyat

·          Presiden dan Wakil Presiden dipilih 1angsung oleh rakyat

·         Presiden dan atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dari jabatannya

·         MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden atas usul DPR berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi

·         Dengan tegas dinyatakan bahwa Presiden tidak dapat membekukan dan membubarkan DPR

·         Adanya lembaga baru yaitu: DPD, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial

·         Adanya Bab baru tentang Pemilu

·         Penyempurnaan pasal 23

e.       Tahun 2002 dalam Sidang Tahunan ditetapkan perubahan UUD keempat. Adapun perubahan-perubahan yang mendasar adalah:

·         Susunan MPR tardiri dari anggota DPR dan DPD

·         Tidak ada lagi Lembaga Tinggi Negara yang namanya DPA, tapi Presiden diberi wewenang untuk membentuk Dewan Pertimbangan yang memberi nasihat/ pertimbangan kepada Presiden yang diatur dengan UU

·         Macam dan harga mata uang

·         Peraturan baru tentang Bank Sentral

·         Mengatur kembali tentang pendidikan, kebudayaan, dan kesejahteraan sosial

·         Pengertian wilayah negara

·         Pengaturan kembali tentang perubahan UUD terutama prosedurnya

·         Mengubah seluruh aturan peralihan dan aturan tambahan

A.    PENUTUP

1.      Kesimpulan

Pada masa orde Lama (1950-1965) ditemukan banyak terjadi penyelewengan terhadap UUD 1945. Penyelewengan serius terhadap UUD 1945 pada masa Orde Lama  terjadi dengan memusatnya kekuasaan secara mutlak pada satu tangan, yaitu Kepala Negara. Presiden tidak lagi tunduk kepada MPR, bahkan sebaliknya MPR yang ditundukkan di bawah Presiden.

Pada masa Orde Baru, pelaksanaan terhadap UUD 1945 dan Pancasila dilakukan secara murni dan konsekuen. Selain itu, masa Orde Baru juga telah berhasil menyalurkan aspirasi rakyat dalam mengadakan koreksi terhadap penyimpangan pada masa Orde Lama.

Dalam kurun waktu 1998  hingga masa Reformasi dilakukan kajian ilmiah terhadap UUD’45 yang akhirnya menuntut dilakukannya amandemen dengan tujuan penyempurnaan UUD 1945.

2.      Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis berkenan mengajukan saran-saran sebagaimana berikut:

a.       Kepada siswa agar mengambil hikmah dari penyelewengan-penyelewengan yang terjadi baik pada masa orde lama, orde baru maupun reformasi agar kelak bisa menjadi generasi penerus yang bisa memperbaiki kondisi ekonomi, politik dan keamanan bangsa.

b.    Untuk pihak yang berkompeten, agar melanjutkan makalah kami supaya menjadi makalah yang bisa bermanfaat untuk generasi selanjutnya.